Jakarta, 17 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin Rapat
Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. RPP ini mencakup tiga aspek utama: pengawasan keamanan pangan, penanganan kejadian luar biasa dan kedaruratan
keamanan pangan, serta peran masyarakat dalam mendukung sistem keamanan pangan nasional.
Menko Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk
menyelesaikan rancangan ini secara efektif dan komprehensif.
Rakortas ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri
Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM), Wakil Menteri Hukum, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian. Dalam rapat tersebut, Menko Zulkifli Hasan menekankan bahwa revisi PP
No. 86 Tahun 2019 bertujuan untuk mengakomodasi peran Badan Pangan Nasional sebagai pengawas
keamanan pangan segar, sekaligus memperkuat peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai koordinator utama dalam pengawasan keamanan pangan.
“Kemenko Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian pembahasan intensif. Alhamdulillah, hari ini kami telah mencapai kesepakatan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan untuk pangan olahan asal hewan.
Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin pangan olahan aman dikonsumsi oleh masyarakat,”
ujar Menko Zulkifli Hasan.
Menko Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa proses pembahasan RPP ini telah berlangsung selama
dua tahun. “Pembahasannya sudah dua tahun, dan hari ini akhirnya selesai. Kami berhasil menghilangkan perdebatan yang ada. Prinsipnya, pembahasan yang memakan waktu dua tahun itu,
bisa kami selesaikan dalam satu jam setelah mencapai kesepakatan. Harapan kami, RPP ini dapat segera ditetapkan. Kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Presiden Prabowo,” tambahnya.
Narahubung.
Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi
Devid.Y. Mohammad.
081288119482
