Berita Jakarta Pusat – Menjelang rencana persiapan akan diadakannya acara deklarasi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ormas Masyarakat Indonesia Maju (MIM), Dona Sidabutar bersama Kelapa Staf Presiden Republik Indonesia (RI) yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengawas, Jend Purn. Moeldoko bertemu langsung diruangan Kantor Staf Presiden. Demikian dikatakan Dona usai pertemuan pada pesan WhatsApp, Kamis (20/5/21).
Lanjut Dona, dalam pertemuan tersebut. Bahwa membahas tentang akan diadakannya acara deklarasi yang rencananya, akan di selenggarakan pada tanggal 5 Juni 2021 mendatang di Gedung Djoeang, Jakarta Pusat. Selain itu, Dona didampingi Sekretaris Jendral MIM William Wiguna serta beberapa pengurus pusat, menyampaikan undangan serta diskusi lanjutan mengenai arah kedepannya.
“Sehubungan waktu hampir dekat tinggal menghitung hari ke acara deklarasi, kami pihak pengurus Pusat konsultasi dengan Dewan Pengawas takut adanya masukan” ungkapnya.
Menurut Dona, tugas utama MIM itu adalah mendukung pemerintah dengan cara melaksanakan revolusi mental. Pada seluruh pengurus harus mengawal semua kepentingan masyarakat, dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung seluruh program pemerintah Jokowi yang akan berakhir.
Kata Dona, ormas MIM ini beda dari ormas yang lain. Karena ormas MIM sudah punya Website 4.0, punya Dewan Pakar, punya Koperasi, punya link diseluruh Kementerian dan punya Pakta Integritas bagi KSB seluruh Pengurus DPW Provinsi maupun DPD Kabupaten/Kota, jelasnya.
Bahkan ormas MIM sudah tersebar 15 Provinsi di Indonesia diantaranya, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Banten, Papua, DI.Yogyakarta, Jawa Barat, DKI. Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
Perlu diketahui, bahwa ormas MIM adalah ormas Non Parpol. Tapi sangat berdampingan dengan Pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Apapun program pemerintah, ormas MIM selalu mendukung dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah ke masyarakat, terang.
Dona meminta, seluruh pengurus DPW atau DPD agar bisa membuat kegiatan program ke Pusat untuk masyarakat. Karena pengurus inilah yang nantinya akan menerima anggaran kegiatannya, baik itu dari Provinsi atau dari Kabupaten/Kota setempat.
Tapi jangan disalah gunakan, apabila dikemudian hari anggaran yang dikelola disalahgunakan (Red-Korupsi) oleh para pengurus tersebut. Maka kami pengurus DPP yang akan mengambil langkah, guna memproses mereka secara hukum (melaporkan ke aparat penegak hukum), harapnya.
“Jagalah nama baik ormas MIM yang mempunyai niat untuk melayani masyarakat harus dijunjung tinggi, ormas ini hadir untuk kepentingan orang banyak bukan untuk memperkaya diri sendiri dari hasil mencuri uang kegiatan,”tegasnya.
Meski begitu Dona percaya, bahwa semua pengurus di ormas MIM dapat menjaga marwah dan komitmen. Sebagai pelayan masyarakat demi terwujudnya Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju, selamat menjadi pelayan sejati baik di Keluarga maupun di masyarakat mumpung Tuhan masih diberi kita waktu. Semangat terus terus semangat, tegas Dona dengan nada semangat. RIZ
