Bekasi, 19 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan kunjungan kerja ke lokasi
terdampak banjir di Perumahan Villa Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, serta meninjau
pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas banjir besar yang melanda Kota Bekasi awal Maret 2025, yang disebabkan oleh
curah hujan tinggi dan luapan sungai. Lebih dari 16.000 kepala keluarga di 12 kecamatan terdampak,
dengan Perumahan Villa Jatirasa menjadi salah satu area yang paling parah terkena banjir, mencapai
ketinggian 4 meter atau setara satu lantai rumah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan keprihatinannya atas dampak banjir yang dialami masyarakat. “Selain faktor cuaca, alih fungsi lahan dan berkurangnya zona resapan air turut
memperparah kondisi ini. Pemerintah akan terus memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) melalui penataan di hulu, pencegahan alih fungsi zona perlindungan dan resapan air, serta perbaikan pengelolaan sampah secara komprehensif,” tegasnya.
Setelah meninjau lokasi terdampak banjir, Menko Pangan melanjutkan kunjungan ke TPA Bantargebang, yang menjadi lokasi pemrosesan sampah utama bagi Provinsi DKI Jakarta. Dengan
luas mencapai 117 hektar, TPA ini menerima sekitar 7.700 ton sampah per hari, sehingga mengalami
kelebihan kapasitas dengan ketinggian timbunan mencapai lebih dari 40 meter. “Permasalahan sampah di Bantargebang adalah refleksi dari kondisi yang juga dialami kota-kota besar lainnya. Oleh
karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel),” jelas Menko
Pangan.
Lebih lanjut, Menko Pangan menegaskan bahwa revisi Peraturan Presiden terkait pengelolaan sampah
diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular, serta akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah
melalui penyederhanaan prosedur dan mekanisme insentif pendanaan melalui skema pembelian listrik
oleh PLN. Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah dalam memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta mengurangi risiko bencana di masa depan.
