Berita Jakarta, wapresri.go.id– Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, menyerahkan Dokumen Komitmen Percepatan Penurunan Stunting kepada pemerintah daerah prioritas tahun 2022, secara simbolis diberikan kepada Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, Aliong Mus, dan Wakil Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hermanus Man dalam rangkaian acara pembukaan Bimbingan Teknis Gelombang II Analisa Situasi dan Pemetaan Program, Kegiatan, dan Pembiayaan yang mendukung Penurunan Stunting yang digelar di Hotel Mercure Jakarta (03/11/2021).
“Kami harapkan Kepala Daerah dapat terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting dengan skenario percepatan untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024”, ucap Yoga.
Dokumen Komitmen ini merupakan pernyataan komitmen pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan melakukan konvergensi program dan kegiatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Deputi PMPP Setwapres.
Pernyataan komitmen ini merupakan perwujudan dari pilar pertama dalam Strategi Nasional (stranas) percepatan penurunan stunting, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota), dan pemerintah desa. Pelaksanaan stranas stunting ini merupakan amanat dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Dalam pernyataan ini, Kepala Daerah di wilayah prioritas percepatan penurunan stunting berkomitmen untuk melakukan pemetaan program kegiatan dan sumber pembiayaan untuk percepatan penurunan stunting, melaksanakan pertemuan daerah, mengumpulkan, mempublikasikan, dan menggunakan data stunting untuk menyusun kebijakan, melaksanakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi stunting, dan meningkatkan peran desa dan kelurahan dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.
Meski di tengah kondisi pandemi Covid-19, upaya penurunan stunting tetap dilaksanakan, begitu pula dengan penggalangan komitmen Kepala Daerah. Sebanyak 514 kabupaten/kota di Indonesia telah sepakat dan berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing. (AS, BPMI-Setwapres)
