Oleh: Dr. Ilham, ST., MT
Penelaah Teknis Kebijakan
Transportasi jalan adalah tulang punggung kehidupan modern. Setiap harinya, miliaran orang dan barang bergerak dari satu titik ke titik lain melalui jaringan jalan yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, di balik kemudahan ini, ada harga mahal yang sering kali luput dari perhatian: tingginya risiko kecelakaan dan kegagalan pengelolaan transportasi.
Kasus kecelakaan di KM 92 Tol Cipularang baru-baru ini menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan raya masih menjadi tantangan besar. Tragedi ini, yang melibatkan truk dan kendaraan lainnya dan menelan korban jiwa meninggal 1 orang serta beberapa orang luka-luka, menunjukkan bahwa banyak hal harus diperbaiki, mulai dari regulasi hingga tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat. Tragedi di Tol Cipularang: Potret Kegagalan yang Berulang Kecelakaan yang terjadi pada 11 November 2024 di KM 92 Tol Cipularang mengakibatkan kemacetan panjang dan trauma mendalam bagi korban. Truk pengangkut kardus dengan rem blong menjadi biang keladi insiden yang merenggut satu nyawa dan melukai beberapa orang. Namun, kecelakaan seperti ini bukan peristiwa yang asing.
Di Indonesia, data dari Korlantas Polri menunjukkan lebih dari 100.000 kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahun, menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Angka ini mencerminkan masalah yang lebih besar: lemahnya sistem pengelolaan transportasi dan rendahnya kesadaran keselamatan. Dalam banyak kasus, faktor seperti human error, kondisi jalan yang buruk, dan kendaraan yang tidak layak jalan menjadi penyebab utama.
AKAR MASALAH
Kegagalan Sistemik
Ketika kita membahas kecelakaan lalu lintas, mudah menyalahkan individu—pengemudi yang ceroboh atau kendaraan yang tidak dirawat. Namun, realitasnya lebih kompleks. Ada kegagalan yang lebih mendalam pada sistem yang seharusnya melindungi pengguna jalan.
Perencanaan yang Tidak Holistik
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sering menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan keselamatan jalan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya data akurat mengenai kecelakaan lalu lintas. Ketidaksesuaian antara pembangunan infrastruktur dan analisis risiko memperbesar potensi kecelakaan. Jalan baru sering dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan rambu-rambu, penerangan, atau desain yang aman.
Minimnya Anggaran Keselamatan
Keselamatan jalan tidak menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran pemerintah. Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab atas pendanaan, sering kali menghadapi tantangan dalam menyediakan dana yang cukup untuk program keselamatan. Akibatnya, fasilitas vital seperti rambu lalu lintas, penerangan jalan, dan trotoar tidak tersedia secara optimal.
Manajemen Infrastruktur yang Lemah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan jalan. Namun, sering kali, pemeliharaan jalan tidak menjadi prioritas. Kerusakan seperti lubang jalan menjadi ancaman nyata bagi pengendara. Di sisi lain, jalan tol, yang seharusnya lebih aman, sering kali menghadapi masalah pengelolaan, seperti kurangnya sistem pemantauan yang efektif.
Kualitas Kendaraan yang Rendah
Kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan sering kali menjadi penyebab kecelakaan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan perlu memperketat pengawasan terhadap produksi dan uji tipe kendaraan. Banyak kendaraan di jalan yang menggunakan suku cadang berkualitas rendah atau tidak menjalani uji kelayakan berkendara.
Penegakan Hukum yang Lemah
Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan aturan lalu lintas juga memiliki tantangan besar. Banyak pelanggaran yang tidak ditindak tegas, seperti pengemudi yang mengabaikan aturan atau kendaraan yang beroperasi tanpa izin resmi. Penegakan hukum yang lemah hanya memperparah masalah keselamatan di jalan.
PERAN PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA
Keselamatan jalan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Pemerintah sebagai Regulator
Pemerintah harus lebih serius dalam menjadikan keselamatan sebagai prioritas. Anggaran yang memadai, kebijakan yang berpihak pada keselamatan, dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat. Kementerian Pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pendidikan keselamatan lalu lintas dalam kurikulum sekolah, membangun generasi yang lebih sadar akan pentingnya aturan di jalan raya.
Sektor Swasta sebagai Mitra
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Jasa Marga yang mengelola jalan tol, serta perusahaan swasta di sektor logistik, juga memiliki peran penting. Infrastruktur yang dikelola harus memenuhi standar keselamatan tertinggi. Selain itu, inovasi teknologi, seperti penggunaan sensor untuk mendeteksi kerusakan jalan atau aplikasi untuk memantau kondisi lalu lintas, dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.
Asosiasi Transportasi sebagai Penghubung
Asosiasi seperti Organda dan Asosiasi Logistik Indonesia dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha. Mereka memiliki peran penting dalam mengedukasi anggotanya, meningkatkan standar operasional, dan memastikan bahwa kendaraan yang digunakan layak jalan.
PERAN DPR RI
Sebagai legislator dan pengawas, DPR RI memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem transportasi yang aman. DPR RI dapat merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk memperkuat aturan uji kelayakan kendaraan dan penegakan hukum. Selain itu, DPR RI juga harus mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk perbaikan infrastruktur dan kampanye keselamatan, memastikan transparansi penggunaan dana, serta menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan keselamatan jalan.
PERAN MASYARAKAT
Pilar Utama Keselamatan Jalan Raya. Di luar tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta, masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman. Ada beberapa aspek utama di mana masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan:
Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas
Keselamatan jalan dimulai dari individu. Setiap pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki harus memahami dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan mematuhi batas kecepatan adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar dalam mengurangi risiko kecelakaan.
Kesadaran untuk Memeriksa Kendaraan
Pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan mereka dalam kondisi baik sebelum digunakan. Perawatan rutin dan pemeriksaan kelayakan kendaraan, seperti sistem pengereman dan lampu, adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Partisipasi dalam Edukasi Keselamatan
Masyarakat juga perlu aktif dalam kampanye keselamatan lalu lintas. Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara melalui media sosial, komunitas, atau acara lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran orang lain.
Mengawasi dan Melaporkan Masalah
Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang buruk atau pelanggaran lalu lintas kepada pihak berwenang juga sangat penting. Informasi ini membantu pemerintah dan kepolisian untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat.
Membangun Budaya Peduli Sesama Pengguna Jalan
Keselamatan di jalan tidak hanya soal melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan orang lain. Budaya saling menghormati, seperti memberi jalan kepada pejalan kaki atau kendaraan darurat, harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.
SOLUSI MASA DEPAN
Untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan, beberapa langkah strategis perlu segera diterapkan:
Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Kementerian Perhubungan dan Kepolisian harus memperketat pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknologi seperti CCTV atau tilang elektronik (e-tilang) perlu diperluas penggunaannya. Pelanggar harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.
Disi lain kementerian Perdagangan melakukan pengawasan pergerakan pasokan dan peredaran serta manajemen dan pengelolaan distribusi logistik, begitu pula Kementerian Industri, juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan pemasok dan perusahaan karoseri dari sisi ijin dan operasional mereka dalam memproduksi dan menggunakan bahan baku dan onderdil kendaraan
Modernisasi Infrastruktur
Pemerintah harus meningkatkan investasi pada infrastruktur keselamatan, seperti lampu penerangan, rambu lalu lintas, dan jalan khusus untuk pejalan kaki atau pesepeda. Teknologi modern, seperti sensor pendeteksi kerusakan jalan, dapat digunakan untuk memantau kondisi jalan secara real-time.
Edukasi Keselamatan Lalu Lintas
Pendidikan keselamatan lalu lintas harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional. Kampanye publik yang melibatkan berbagai pihak juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Kolaborasi Antar Lembaga
Sinergi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, dan sektor swasta perlu diwujudkan. Forum bersama untuk membahas isu keselamatan jalan secara berkala dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik.
Penggunaan Teknologi dalam Logistik
Pengelolaan logistik yang lebih efisien, seperti penggunaan sistem manajemen transportasi berbasis data, dapat mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan. Selain itu, pembatasan jam operasional kendaraan berat pada waktu tertentu perlu diterapkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
PENUTUP
Jalan untuk Semua, Aman untuk Semua. Kecelakaan di jalan raya adalah tragedi yang seharusnya bisa dihindari jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik. Dengan komitmen dari pemerintah, dukungan sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Mari mulai perubahan dari sekarang, karena setiap nyawa yang hilang di jalan raya adalah pengingat bahwa keselamatan adalah hak semua pengguna jalan.
