Baraknews OKUS, Muaradua – Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali Martopo, meresmikan Aplikasi Sistem Jaksa Kawal Belanja Daerah (SIJAKA BANDA).
pada acara launching dan sosialisasi yang berlangsung di Aula Pemkab OKU Selatan, pada Senin, 13 November 2023.
Dalam pidato pembukaannya, Bupati Popo menyampaikan pentingnya sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi SIJAKA BANDA di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2023.
“Bupati menyoroti peran aplikasi ini dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” sampainya
Ia menyatakan, rasa apresiasi terhadap Kejaksaan Negeri OKU Selatan karena aplikasi ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan penggunaan dana, menjaga transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
Aplikasi SIJAKA BANDA disebut sebagai terobosan strategis yang mencakup integrasi pada program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Bupati menjelaskan bahwa hal ini memiliki makna penting dalam menyatukan data perencanaan keuangan dan laporan daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam elektronisasi proses administrasi di seluruh pemerintah daerah, menciptakan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
Bupati Popo juga memberikan pesan kepada peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, menyadari nilai ilmu yang dapat diambil dari narasumber.
Tujuannya adalah agar implementasi sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan di perangkat daerah Kabupaten OKU Selatan dapat lebih optimal dan berkualitas.
Dalam paparan selanjutnya, Kejari OKU Selatan, Dr. Adi Purnama, S.H., M.H., menjelaskan secara rinci tentang optimalisasi fungsi pendamping hukum melalui aplikasi SIJAKA BANDA.
Ia menyampaikan, terima kasih kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut serta dalam pengembangan website sistem informasi tersebut.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk FKPD, Ketua Pengadilan Agama, Kakan Menag, Sekda, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Kepala OPD, Para Kabag, dan Para Camat.
Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi data keuangan di tingkat daerah dapat berjalan konsisten dan transparan.
Reporter : (Hendri)
