Baraknews OKUS , Muaradua – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan, Kamis (31/08/2023).
Dalam Rakornas ini di ikuti langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda OKU Selatan, Joni Rafles,A.P.,M.Si., dan Inspektur Daerah OKU Selatan, H. Ramin Hamidi, S.E., M.H., CGAA., Kepala Dinas Sosial, Para Kepala Bagian di lingkungan Pemkab OKU Selatan. Rakornas ini di laksanakan secara virtual bertempat di Ruang Videoconference Dinas Kominfo OKU Selatan.
Rakornas ini di Pimpin langsung Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Dalam sambutan Presiden sampaikan data Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy).
Jauh lebih rendah dari prakiraan consensus forecast sebesar 6,5% (yoy) pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022.
“Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya keras yang ditempuh Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),”ungkapnya.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan tren penurunan dan telah kembali ke kisaran sasaran dengan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Hal ini didorong oleh kekonsistenan kebijakan nasional yang terpadu dan kerja sama yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Selanjutnya Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan melalui TPIP/TPID serta dengan memperkuat pelaksanaan GNPIP.
Kegiatan GNPIP di daerah juga bekerjasama dan bersinergi dengan beberapa lembaga, di antaranya Bapanas dan Bulog serta pemangku kepentingan di daerah, terutama untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.
Pemerintah dan BI Sepakati Lima Strategi Jaga Inflasi, langkah strategis yang pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% – 5,0%. Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.
Reporter : (Hendri)
