BERITA PANDEGLANG.- Pemkab Pandeglang memastikan keberadaan lahan hak guna usaha yang sudah kadaluarsa akan didorong menjadi aset pemda. Dengan demikian lahan yang sudah kadaluarsa tersebut dapat dikelola dan dimiliki oleh masyarakat.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, saat ini ada tanah redistribusi bukan PTSL saja dan lahan yang digarap puluhan tahun akan diserahkan ke pemerintah. Lahan tersebut dengan catatan masuk zona konservasi. Menurut Irna, Pemkab akan membantu melalui tanah redistribusi untuk lahan penggarapan untuk warga yang merasa menggarap lahan tersebut.
“Karena banyak tanah-tanah
HGU yang kadaluarsa yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, Kanwil BPN
Banten akan menyerahkan 150 hektar, silahkan diuruslah oleh pemerintah daerah,
kami juga pusing ngurusnya, kalau tanah itu kadaluarsa dan diserahkan ke
pemerintah, kalau kami tidak mengurusnya juga kan buat apa,” kata Irna, Selasa
(24/9/2019).
Ia mengatakan, dari pembagian lahan konservasi yang sudah kadaluarsa, nantinya akan dijadikan lahan untuk para investor menanamkan saham. “Setengah dijadikan redistribusi, digarap perkebunankah, peternakan silahkan, dan setengahnya lagi untuk Pemda, kalau memang masih bisa berkelanjutan dan masih bisa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kehutanan Perhutani, Syakir A. menuturkan, dirinya mempersilahkan masyarakat yang menginginkan sertifikat hak milik (SHM), namun dirinya menyarankan masyarakat untuk menempuh prosedur yang ada.
“Di desa kan ada yang namanya kepala desa, kemudian ada pemerintah daerah yang dalam hal ini bisa menjadi penengah. Tapi, saya rasa kita (Perhutani-red) dengan masyarakat yang ada di Desa Pasir Sedang itu kan sudah puluhan tahun bermitra dengan kami, dan itu adem ayem. Mungkin ini terpicu dengan adanya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol,” tuturnya.
Seperti diketahui, sekitar 527 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Nambo, Desa Pasirsedang, Kecamatan Picung menyatakan sikap dan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Dharma Indonesia agar warga yang menempati lahan sekitar Perhutani mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) dari pemerintah daerah. (Red)
Komentar