Berita Kab. Pandeglang – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan mengatakan. Bahwa kabupaten pandeglang termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Banten dengan pengelolaan bansos yang cukup baik, ini terlihat dari sedikit jumlah pengaduan masyarakat. Perihal bantuan sosial di bandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.
Dalam menghadapi masa pandemi covid-19 ini, penyaluran bansos menjadi hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman. Hal tersebut, disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten. Saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, terkait pelayanan publik di ruang kerja Wakil Bupati. Kamis (9/7/2020).
Lebih lanjut Ia mengatakan, terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Provinsi Banten. Ombudsman mendapatkan berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat, “ada sekitar 200 jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman Banten”.ucapnya
Akan tetapi, Kabupaten Pandeglang sendiri hanya ada 7 pengaduan. Artinya dengan sedikitnya pengaduan dari masyarakat, berarti pelayanan sudah baik. Kami berharap dengan sedikitnya jumlah pengaduan ini harus berbanding lurus dengan pelayanan yang di berikan. Ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan. Sangat mengapresiasi penilaian Ombudsman Banten, dengan penilaian seperti itu berarti kinerja Pemerintah Daerah bidang sosial cukup optimal.
“Minimnya pengaduan masyarakat tentang bansos ini kita sangat bersyukur, tetapi kita tetap intsropeksi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan kita. Agar kedepanya lebih baik lagi”, kata Tanto.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan. Penilaian ombudsman tersebut, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dinsos dengan membuka posko pengaduan publik dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.
“Sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya permasalahan yang timbul, dengan adanya posko pengaduan publik ini, tentunya kita bisa mengetahui. Terkait permasalahan yang ada dan segera bisa menindaklanjuti”, ucapnya.
Ia menambahkan, terkait masih adanya permasalahan dalam penyaluran bansos saat ini. Pihaknya sedang dan terus melakukan Musyawarah dengan pihak desa untuk mencocokan data penerima bansos.
“Setelah kita mengecek data tersebut, dengan pihak desa kami menemukan penerima bantuan yang tidak sesuai. Seperti penerima bansos oranya sudah meninggal, pindah domisili, sudah sejahtera dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi konsentrasi kami, agar bantuan sosial ini betul-betul tepat sasaran dan transparan”.tutupnya. RIZ
