Berita Kab. Pandeglang – Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia baik itu, Provinsi, Kabupaten maupun Kota, melakukan penandatangan kerjasama dalam pengelelolaan pajak dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Penandatangan kerjasama ini dilakukan secara virtual, Rabu (26/8/2020).
Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Aban yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut mengungkapkan. Jika adanya kerjasama ini akan mendorong optimalisasi pengelolaan pajak pusat dan daerah, sehingga pendapatan daerah akan lebih maksimal.
Sekarang ini kita ketahui, bahwa pemerintah pusat sedang menggenjot pendapatan negara. Hal ini, sejalan dengan visi dan misi Irna Tanto untuk memaksimalkan pendapatan daerah, kata Tanto Warsono Arban
“Kami yakin PAD kita akan terus meningkat, jika dalam pengelolaan pajak daerah ini maksimal,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin mengatakan. Selain untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, kerjasama ini akan memberikan pemahaman kepada para wajib pajak akan kewenangan pajak pusat dan daerah.
Kemarin kita dan pihak KPP sudah bersama mengunjungi salah satu wajib pajak, yaitu tambak udang di cikeusik. Mereka diberikan penjelasan mana yang masuk pajak pusat dan daerah, sehingga wajib pajak tidak ragu lagi untuk melakukan kewajibannya, kata Yahya
“Untuk pajak penghasilan tambak tersebut, masuk ke pajak pusat. Sedangkan perubahan pengolahan lahan awalnya tanah darat biasa menjadi tambak masuk kedalam pajak daerah dan ditambah lagi penggunaan air bawah tanah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Yahya mengatakan, melalui kerjasama ini. Akan ada pertukaran data guna membangun data wajib pajak yang berkualitas. “Kita akan mendapat pendampingan untuk menyusun regulasi perpajakan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga kapasitas kita akan meningkat dalam pengelolaan pajak. “Tutupnya.
Jurnalis : Riz
