Jakarta–Institusi kepolisian yang inklusif menjadi term yang terus ditegaskan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam masa kepemimpinannya sebagai Kapolri. Jenderal Sigit ingin Korps Bhayangkara menjadi lembaga yang terbuka dan akomodatif terhadap semua elemen masyarakat.
Penegasan mengenai komitmen Polri yang inklusif itu disampaikan Kapolri dalam berbagai kesempatan. Salah satunya saat membuka The 58 Th International Association Of Women Police (IAWP) Training Conference di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 7 November 2021.
Saat itu Jenderal Sigit berbicara mengenai masih ada stereotipe bahwa institusi kepolisian hanya dianggap sebagai pekerjaan bagi kaum pria. Namun dia menegaskan bahwa Polri memberikan ruang kepada para polwan untuk mendapatkan hak kesetaraan gender.
Jenderal Sigit menegaskan, saat ini, Polri telah berkomitmen menciptakan institusi kepolisian yang inklusif bagi semua golongan, termasuk perempuan. Dalam hal ini, perubahan kultur berbasis gender di internal kepolisian akan memiliki dampak terhadap sistem penegakan hukum pada umumnya.
“Jika kita mau mengubah pandangan diskriminatif terhadap perempuan, kita harus memulai dari menyelesaikan permasalahan stereotipe di bidang profesi kita, yaitu keamanan dan penegakan hukum,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Jabatan Polwan
Khusus di lingkup internal Polri, Jenderal Sigit menyebut Polwan saat ini telah diberi kesempatan yang sama dalam hal rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan jabatan yang setara dengan polisi laki-laki.
“Saat ini, polwan Indonesia telah menduduki jabatan operasional yang strategis di Kepolisian dan jabatan yang high risk seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 Antiteror, dan pasukan Brigade Mobile. Polri telah memberikan panggung dan kesempatan yang sama untuk berkarya pada Polri sesuai dengan tema acara ini ‘Women at the Center Stage of Policing’,” ungkap Sigit
Kapolri Kolaborasi dengan Mahasiswa
Saat pandemi COVID-19, Jenderal Sigit juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat dalam menggelar vaksinasi. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah mahasiswa.
Vaksinasi massal kolaborasi antara Polri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat itu digelar di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, pada 1 September 2021. Kolaborasi ini dilakukan Kapolri untuk mengakselerasikan percepatan vaksinasi massal. Dengan begitu, target kekebalan komunal atau herd immunity serta dua juta dosis vaksin perhari akan segera terwujud.
“Tentunya ini perlu kerja keras, sinergitas dengan seluruh elemen sehingga progres ini bisa berjalan dengan baik,” kata Jenderal Sigit.
Selain itu, komitmen Kapolri untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa juga dibuktikan saat dia menemui para pendemo pada 11 April 2022. Dari atas mobil komando, Kapolri berpesan kepada jajarannya untuk mengawal demo ini berjalan lancar.
Kapolri memastikan jajarannya bekerja keras mengawal demo mahasiswa 11 April. Kapolri menegaskan mahasiswa adalah mitra mereka juga.
“Suara mahasiswa adalah suara demokrasi. Suara demokrasi harus selalu kita kawal dan polisi dalam posisi siap mengawal aspirasi anak-anak mahasiswa karena kalian adalah mitra-mitra kita semua,” kata dia.
Kapolri Akomodir Kaum Buruh
Jenderal Sigit juga melibatkan kaum buruh dalam menentukan kebijakannya dengan membentuk unit khusus bidang ketenagakerjaan. Kapolri mengatakan unit khusus itu akan mengawal masalah terkait sengketa perburuhan.
“Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah- masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa yang ada sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan,” kata Kapolri setelah bertemu dengan para pimpinan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di GBK, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2024.
Kapolri berharap hak buruh tetap bisa diperjuangkan dengan adanya unit baru tersebut. Dia mengatakan Polri akan terus berjuang untuk mengawal hak buruh.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menegaskan komitmennya memberikan perlindungan untuk buruh yang berada di luar negeri. Kapolri mengatakan pihaknya terus mengembangkan atase kepolisian. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran yang tersandung masalah hukum hingga penganiayaan.
ASN Perempuan hingga Polwan Naik Pangkat
Pada Juni 2022, Kapolri menaikkan pangkat ASN perempuan Polri setara dengan bintang satu atau Brigjen. Selain itu, seorang polwan juga naik pangkat jadi bintang 2 atau Irjen.
Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen Dedi Prasetyo menyebut kenaikan pangkat ASN setara dengan Brigjen ini adalah untuk pertama kalinya di lingkungan Polri.
“Yang perlu sampaikan ke temen media ini pertama kali dalam sejarah Polri, pada hari ini Bapak Kapolri juga Korps Raport kenaikan pangkat PNS Polri, yaitu golongan 4 atau setingkat bintang satu,” kata Irjen Dedi Prasetyo
Kedua dokter tersebut, kata Dedi, adalah perempuan.
Dalam surat telegram No ST/1214/VI/KEP./2022 terdapat seorang Polwan yang diamanahkan sebagai Kapolres Bukittinggi. Ada pula seorang polwan mendapat promosi menjadi Kabag Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah.
Selain itu, ada AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar. AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda Banten.
Rekrutmen Polisi Difabel
Kapolri juga menetapkan kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini menjadi yang pertama di Asia.
“Di Asia ini baru pertama kali. Kebijakan Pak Kapolri ini kami eksekusi langsung untuk penerimaan anggota Polri tahun 2024,” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng)
Dedi menyebut rekrutmen polisi dari kelompok disabilitas menjadi tonggak sejarah. Dia menuturkan rekrutmen anggota Polri dari kelompok disabilitas ini juga sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Direktorat PPA-PPO
Di era kepemimpinan Jenderal Sigit, Polri juga membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)-Pidana Perdagangan Orang (PPO) yang berada di bawah Bareskrim. Proses pembentukan direktorat tersebut melalui perjuangan panjang.
“Perjuangan kita untuk bisa membentuk Direktorat PPA dan PPO ini bukan perjalanan yang mudah,” kata Jenderal Sigit dalam sambutan ùdi acara Hari Jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia,
Sigit mengatakan dirinya dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga terus mendorong pembentukan direktorat itu. Namun, katanya, pembentukan Direktorat PPA-PPO itu terhambat birokrasi.
Dia mengatakan jalan pembukaan direktorat baru itu mulai terbuka saat dirinya berbicara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Jokowi merespons baik dan memerintahkan Menpan-RB untuk mengurus pembentukan direktorat tersebut.
Dia mengatakan perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Kini, Direktorat PPA-PPO sudah resmi terbentuk dan dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani.
