Labuan Bajo NTT, Baraknews.com – Terkait perencanaan pengadaan lahan milik warga kampung cempa, rt 007/rw 003 labuan bajo, yang perencanaan pemerintah daerah untuk membangun dermaga marina apung. selasa, 31/01 jam 09:00 wita oleh lurah labuan bajo ,”SARIF MALIK” bersama anggota staf kelurahan labuan bajo yang di hadiri 10 pemilik lahan Rt 007/Rw 003 di aula kantor lurah labuan bajo
Dalam rapat tersebut beliau mengemukakan tentang perencanaan pemerintah daerah terkait pembangunan dermaga marina apung,menurutnya ketiga investasi itu akan dikerjakan oleh tiga perusahaan BUMN seperti PT. PP (persero) Tbk, PT. Patra Jasa dan PT. Properti Tbk, perusahaan yang berplat merah itu akan berinvestasi sebesar Rp. 250.miliar untuk pembangunan tiga item proyek pengembangan pelabuhan penyebrangan, untuk menerima akan dibangun diatas tanah reklamasi seluas 400.M sedangkan hotel akan dibangun di darat di tempat parkir kendaraan ASDP labuan bajo saat ini yang rencananya akan di kerjakan pada tanggal, 18 februari 2017 mendatang dan berlokasi di Rt 007/Rw 003 dimulai dari pinggir jalan raya sampai di laut.
kami sangat berterimakasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai lahan yang sudah bersertifikat maupun yang belum kususnya di Rt 007/Rw 003 untuk membahas sekaligus meminta pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membahas tentang perencanaan pemerintah tersebut, jika bapak-bapak serta ibu-ibu merasa keberatan/tidak setuju silahkan untuk mengajukan keberatannya kepada kami, agar kami dari kelurahan segerah untuk menyampaikan kepada Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch Dula.
Kami selaku 10 warga yang mempunyai lahan di pesisir kususnya di Rt 007/Rw 003 yang sudah puluhan tahun menempati tanah peninggalan nenek moyang kami pak dan puluhan tahun juga kami mengapdi seorang nelayan, sangat tidak profesional dan tidak masuk akal jika kami harus di pindahkan ke pegunungan dan sangat dampak buruk bagi kami pak, kami rasa pak lurah dan pak bupati lebih tahu jelas tentang warga suku bajo dan belum pernah ada sejak nenek moyang kita suku bajo tinggal di pegunungan,”ujar warga.
Artinya kami tetap tidak setuju pak lurah, jika lahan maupun bangunan kami yang sudah sekian tahun bersertifikat maupun yang belum, digunakan untuk pembangunan dermaga marina apung, padahal sudah jelas lahan milik masyarakat dan lahan milik pemerintah sudah di batasi oleh pemerintah sendiri,”tandasnya warga.
kami warga kususnya Rt 007/Rw 003 bukannya kami tidak setuju tentang perencanaan pembangunan demaga marina apung tersebut, justru kami merasa bangga dengan adanya perubahan tata kota di manggarai barat, tapi bukan berarti lahan maupun bangunan kami yang jadi koban pak untuk perencanaan pembangunan dermaga tersebut, “tandasnya.
kenapa pemerintah daerah tidak melakukan penimbunan saja dilaut/reklamasi pantai seperti yang sudah di kerjakan di kampung tengah dan kampung air tahun lalu, lebih praktis dan tidak menimbulkan keresahan hati terhadap masyarakat yang mempunyai lahan di pesisir,”tandasnya warga.
Pemerintah daerah harus lebih teliti lagi terhadap perekonomian demi kemakmuran masyarakat pesisir, karna kami kususnya warga Rt 007/Rw 003 sudah puluhan tahun merasa tenang dengan hidup di pesisir, selain melaut kami juga mempunyai usaha baik itu rental motor, pertokoan, konter, kantor informasi maupun bengkel yang sangat di butuhkan oleh wisatawan asing maupun lokal,”tandasnya.
kami dari 10 anggota warga yang mempunyai lahan kususnya di Rt 007/Rw 003 terdiri dari, 1.Nasarudin Dg mangale. 2.Hj.Maccayaw ati. 3.Taufik hidayat. 4. Yuliana. 5.Irwan. 6.Edi hermawansyah. 7.Noeardi. 8.Aco ramli. 9.Alifian. 10.Saiful, menghimbau kepada lurah Labuan Bajo,Bupati Manggarai Barat maupun Bapak Gubernur NTT. untuk tidak melakukan perencanaan penggusuran terhadap lahan maupun bangunan milik kami pak, karna didalam konstitusi RI (UUD RI 1945) Pasal 33 ayat 3. sudah jelas disebutkan bahwa :
” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,jadi sudah jelas negara hannya menguasai bukan untuk memiliki, pemerintah daerah juga harus mengacu kepada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 agar pemerintah daerah bisa memperhatikan Pasal 9 ayat (1), Pasal 19 ayat (1-2-4-5), Pasal 20 ayat (1-2), Pasal 21 ayat (1) kemudian memperhatikan Pasal 22 ayat 2, kita boleh saja bangga dengan pembangunan daerah akan tetapi sebaliknya bagaimana jika masyarakat tidak merasa tenang, makmur, tentram dan aman, pemerintah daerah harus bisa mengimbanginya terhadap hak-hak masyarakat, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan umum yang harus di proritaskan,” hasil pantauan dari awak media (saiful).
Komentar