DENPASAR* – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, akan lebih mendorong langkah pencegahan rabies dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Bali. “Belajar dari penanganan COVID-19 dulu, kita harus membuat gerakan serentak di Bali terkait pencegahan, yaitu vaksin rabies kepada hewan, khususnya anjing,” ujar Pj Gubernur Bali saat menerima audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (30/9) siang.
Pj Gubernur menyatakan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama mengingat tingginya risiko jika manusia terjangkit rabies akibat gigitan hewan seperti anjing, kucing, hingga kera yang tertular virus rabies. “Kita realistis dulu, pastikan semua hewan peliharaan yang ada pemiliknya tervaksin, dan yang liar kita tangani juga. Yang jelas, aksi ini harus serentak dan segera dilakukan,” ujarnya.
Peran Tim Siaga Rabies (TISIRA), yang terdiri dari Kepala Desa, Bidan Desa, Babinsa, Polprades, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, digarisbawahi oleh Pj Gubernur sebagai hal yang krusial, antara lain dalam melakukan penyuluhan rabies kepada masyarakat, membantu pendataan populasi anjing, hingga mendukung pelaksanaan vaksinasi. “Teman-teman ini adalah garda terdepan kita di desa, dan harus kita dukung penuh,” tandasnya.
Oleh karena itu, Mahendra Jaya menyatakan bahwa ia akan segera mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat realisasi gerakan serentak penanganan rabies tersebut. “Tentu nanti akan disertai dengan edaran kepada masyarakat. Hal ini kan sudah ada Perda-nya, jadi kita tinggal melaksanakannya,” tuturnya.
Sementara itu, menurut laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, cakupan vaksinasi rabies di Provinsi Bali hingga September 2024 telah mencapai 70,38% dengan populasi anjing di Bali lebih dari 600 ribu ekor. Sedangkan posko TISIRA yang tersebar di seluruh Bali berjumlah 405 posko dan didukung oleh lebih dari 600 ribu vaksin yang berasal dari APBD, bantuan pusat, serta bantuan dari Pemerintah Australia.
