Serang—Saat ini tahapan Pemilukada di provinsi Banten dan Kab/ Kota Se Provinsi Banten khususnya yaitu Bacagub/ Bacawagub, Bacabup/ Bacawabup dan Bacawalkot/ Bacawawalkot di wilayah Provinsi Banten sudah berjalan yaitu tahapan pendaftaran Paslon sudah dilaksanakan selanjutnya penetapan Paslon dan pengambilan nomor urut Paslon dan lanjut tahapan kampanye
Ketua DPW Ormas Badak Banten Provinsi Banten yaitu Ki Ragil menyampaikan kepada awak media bahwa banyak informasi baik dari masyarakat maupun berita2 dari media on line / cetak bahwa banyak ASN tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa diduga melakukan politik praktis untuk mendukung dan memenangkan salah satu Paslon ( ucapnya )
Ini anomali atau fenomena yang berdosa kepada Pancasila UUD 1945 UU Pemilu, PKPU dan UU ASN serta Peraturan Pemerintah tentang ASN khususnya dan contoh yang tidak benar kalau dibiarkan tidak ada pencegahan, oleh karena itu dalam rangka netralitas ASN di Pilkada Provinsi Banten dan Kab/ Kota Se Provinsi Banten kami mendorong dan mendesak kepada Pj Gubernur Banten dan Para Pj Bupati /Bupati serta Pj Walikota/ Walikota Se-Provinsi Banten untuk segera membentuk Satgas Netralitas ASN di Pilkada serentak tahun 2024 ini di wilayah Provinsi Banten ( tegasnya )
Dengan di bentuknya satgas netralitas ASN Di pilkada ini akan menekan dan bahkan mencegah perbuatan dosa politik ASN di Pilkada di bumi Banten ini sesuai dengan Pancasila sila ke 1 yaitu implementasi dan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan skla ke 4 serta untuk menerdakan kehidupan anak bangsa dan menciptakan Pemilukada yang jujur adil langsung umum bebas rahasia.( Ucapnya )
Kami sebagai organisasi masyarakat yang aspiratif dan apresiatif yaitu Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan ( BADAK ) Banten ini akan segera bersurat resmi kepada Pj Gubernur Banten dan kepada Para Pj Bupati / Bupati dan Pj Walikota / Walikota Se Banten untuk segera membentuk Satgas Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024 di provinsi Banten dengan melibatkan unsur masyarakat, organisasi masyarakat ,organisasi wartawan , LSM, akademisi,, ulama, inspektorat, organisasi mahasiswa dan pihak lainnya yang independen dan netral ( pungkasnya )
