BANJARMASIN (30/4) – Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan transportasi sungai dan danau perlu didukung dengan sarana infrastruktur yang baik berupa Pelabuhan Sungai dan Danau. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungn Darat telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.
“Angkutan sungai dan danau memiliki peran strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia sebagai penghubung untuk menopang kegiatan ekonomi. Dengan adanya regulasi ini pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan pelabuhan sungai dan danau sehingga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh saat membacakan sambutannya pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (30/4).
Ia menambahkan diterbitkannya regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau serta untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di sungai dan danau.
Selain itu, seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana di bidang angkutan penyeberangan perlu dilakukan penataan sistem zonasi di kawasan pelabuhan guna meningkatkan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan.
“Zonasi merupakan pembagian wilayah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan menjadi beberapa zona sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan untuk mewujudkan pelabuhan yang aman dan nyaman. Dalam penetapan zonasi juga perlu memerhatikan rencana induk pelabuhan yang telah disusun,” ungkap Amirulloh.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Windi Susilawati menyampaikan diberlakukannya sistem zonasi ini untuk memudahkan pengaturan dan pengendalian operasional pelabuhan.
“Zonasi di pelabuhan dibagi menjadi Zonasi A untuk penumpang, Zonasi B untuk kendaraan, Zonasi C untuk fasilitas vital, Zonasi D untuk daerah khusus terbatas dan Zonasi E untuk kantong parkir di luar pelabuhan penyeberangan untuk kendaraan yang akan menyeberang,” papar Windi.
Pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) penetapan zonasinya disusun oleh masing-masing pengelola dan disampaikan kepada Menteri melalui Dirjen Perhubungan Darat. Apabila hasil evaluasi sudah sesuai, keputusan penetapan zonasi diterbitkan paling lama 7 hari kerja.
Di samping itu, Ia menuturkan terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau juga dibagi berdasarkan hierarki menjadi Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Pelabuhan Tipe A melayani angkutan penyeberangan lintas antar provinsi / antar negara. Sedangkan, Tipe B melayani lintas antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi dan Tipe C melayani lintas antar satu kabupaten/kota.
“Saat ini terdapat 581 pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan 274 pelabuhan yang berencana operasi. Dari pelabuhan tersebut dibagi klasifikasinya menjadi Kelas I, Kelas II dan Kelas III yang dibedakan menurut jenis pelayanan, frekuensi, volume, serta waktu operasi,” jelasnya.
Pelabuhan Kelas I melayani lintas komersil atau perintis di atas 20 trip per hari dengan penumpang lebih dari 250 orang, kendaraan lebih dari 150, lebih dari 30 ton barang dan beroperasi selama 24 jam. Untuk Kelas II melayani lintas komersil atau perintis di atas 10 trip per hari dengan penumpang 100 – 250 orang, 50 – 150 kendaraan, 10 – 30 ton barang per hari dan beroperasi selama 12 jam per hari.
“Sementara itu, Pelabuhan Kelas III hanya melayani lintas perintis di atas 5 trip/hari dengan penumpang kurang dari 100 orang, kurang dari 50 kendaraan kecil, kurang dari 10 ton barang per hari dan beroperasi hanya sampai 8 jam per hari,” tambahnya.
Dalam hal rencana penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau angkutan penyeberangan harus berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau nantinya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari pemerintah atau pemerintah daerah.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Banjarraya di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk meninjau penyelenggaraan angkutan sungai. Adapun pada pelabuhan ini melayani rute Banjarraya – Sakakajang dengan menggunakan 5 Kapal Motor Penumpang setiap harinya. Satu KMP berkapasitas kurang lebih 25 sepeda motor dengan maksimal 50 penumpang.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas, Aznal dan diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan, Zulmardi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan, perwakilan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), perwakilan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, perwakilan DPP Gapasdap, serta perwakilan dari beberapa pengawas satuan pelayanan di wilayah Kalimantan. (ALV/WBW/AZN)
—————-
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Aznal S.H.,M.H.
Twitter: @hubdat151
Instagram dan Tiktok: @ditjen_hubdat
FB Page dan YouTube: Ditjen Perhubungan Darat
—————
