Jakarta, 26 Maret 2024-Organisasi nirlaba telah membuktikan peran dan kontribusi pentingnya bagi pembangunan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, peran nyata dari berbagai organisasi nirlaba seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), telah menjadi catatan emas dalam sejarah perjuangan bangsa. Berbagai organisasi kemasyarakatan pun tak kalah berperan dalam upaya pembangunan pasca kemerdekaan di berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi.
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,05% (yoy) pada tahun 2023. Di sini, organisasi yang termasuk ke dalam sektor Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencapai pertumbuhan tertingginya sebesar 18,11% (yoy) pada kuartal IV-2023, dan berkontribusi sebesar 1,36% terhadap perekonomian nasional.
“LNPRT itu termasuk organisasi sosial, keagamaan, politik, dan berbagai organisasi lainnya, yang berkontribusi untuk ekonomi kita. Walaupun kontribusinya tidak besar, namun ada siklus tertentu yang pertumbuhannya tinggi sekali. Misalnya pada kuartal keempat tahun 2023, LNPRT mengalami pertumbuhan tinggi, karena terpengaruh persiapan penyelenggaraan Pemilu oleh organisasi politik, sosial, dan keagamaan yang spending-nya juga tinggi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia yang mengangkat tema “Mempertahankan Nilai untuk Mencapai Organisasi secara Berkelanjutan”, di Jakarta, Selasa (26/03).
Organisasi nirlaba mempunyai karakteristik tersendiri sehingga menjadikan pengelolaan dan governansinya lebih khusus jika dibandingkan dengan korporasi dan koperasi. Untuk dapat mencapai tujuan keberlanjutan dalam tata kelola organisasi nirlaba, diperlukan suatu sistem yang kokoh dan efektif, di mana governansi memainkan peran utama di dalamnya.
“Kita berharap organisasi nirlaba dapat mendorong dijalankannya praktik governansi yang baik untuk mendukung pencapaian misi dan kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Governansi yang baik akan memastikan bahwa organisasi nirlaba beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan diakomodasi dengan baik, termasuk donatur, relawan, penerima manfaat, dan masyarakat umum, governansi yang solid dapat membawa organisasi nirlaba ke arah yang lebih berkelanjutan.
Untuk itu, Kemenko Perekonomian mendukung penuh dan mengapresiasi Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi – Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI). PUG-ONI disusun untuk memberi rekomendasi dan panduan praktik governansi bagi organisasi nirlaba, khususnya bagi organisasi nirlaba berbadan hukum berbentuk yayasan dan perkumpulan.
PUG-ONI terdiri dari rekomendasi, panduan, dan prinsip. Rekomendasi adalah praktik yang sebaiknya diterapkan oleh organisasi nirlaba. Panduan adalah penjelasan lebih lanjut dan praktik yang diusulkan untuk diimplementasikan. Organisasi nirlaba diharapkan dapat mengembangkan praktik lainnya sepanjang konsisten dengan prinsip dari PUG-ONI.
“Sebagaimana visi KNKG yaitu mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan implementasi governansi terbaik di dunia, saya mengajak kita semua mewujudkan tata kelola organisasi nirlaba yang baik, sehingga dapat bermanfaat lebih luas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan bangsa Indonesia,” tutup Sesmenko Susiwijono.
Turut hadir sebagai narasumber dalam acara ini antara lain yaitu Ketua Umum KNKG, Ketua Komisi Penyusun PUG-ONI, Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Pengawas Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM). (rep/fsr
