Bandung-Menutup tahun 2023, kondisi perekonomian nasional mampu menunjukkan ketangguhan dengan mencatatkan pertumbuhan pada Q3-2023 sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (ctc). Kualitas pertumbuhan juga diiringi dengan level inflasi nasional yang terjaga pada kisaran sasaran 3,0±1%, dan bahkan realisasi inflasi pada bulan Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) telah menjadi yang terendah sejak tahun 2000 di luar periode pandemi pada tahun 2020 dan 2021. Kinerja impresif tersebut harus terus dijaga untuk mampu mendorong keberlanjutan keseluruhan upaya peningkatan ketahanan perekonomian nasional di tahun-tahun mendatang.
Untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan sekaligus mempersiapkan kinerja terbaik di tahun 2024 melalui berbagai inisiatif strategis dan program prioritas, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan Leaders’ Offsite Meeting pada 18 – 19 Januari 2024 di Kota Bandung. Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon I dan II Kemenko Perekonomian tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Risiko Tahun 2024.
“Kita sudah jalan 4 tahun dan capaiannya luar biasa, ini adalah tahun terakhir kita maka kita berharap bahwa capaian yang sudah kita sampaikan atau yang saya bisa katakan extraordinary dilanjutkan, karena extraordinary bukan hanya kata saya tapi dunia juga mengapresiasi Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengulas kembali sejumlah capaian kinerja impresif Kemenko Perekonomian di tahun 2023. Terkait dengan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada tahun 2023 lalu penyaluran KUR mampu direalisasikan hingga Rp260,09 triliun. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp280 triliun dan akan terus berupaya mendorong realisasi penyaluran KUR Alsintan.
Selanjutnya, Neraca Perdagangan Indonesia pada tahun 2023 juga mengalami surplus mencapai USD36,93 miliar, yang sekaligus merupakan capaian surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Ke depan, Menko Airlangga menuturkan bahwa perlu adanya upaya untuk mempersiapkan produk-produk baru, seperti halnya mendorong industri semi konduktor untuk menjadi salah satu industri unggulan.
Selain itu, pembukaan akses pasar baru juga perlu dilakukan untuk mendorong kinerja ekspor agar lebih optimal. Saat ini, Pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian PerundinganIndonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IU-CEPA) dan tengah mengkaji keikutsertaan pada Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memberikan akses pasar yang lebih baik di kawasan Amerika Latin.
Kemudian terkait dengan pembangungan infrastruktur, Pemerintah akan terus mendorong penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional, salah satunya yakni pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut di sepanjang pesisir pantai Pulau Jawa. Pembangunan diharapkan tidak lagi dalam bentuk fase per fase melainkan dilakukan dengan lebih masif dan dapat dikerjakan melalui skema Public Private Partnership.
Beralih pada upaya pengembangan kompetensi SDM, Pemerintah kembali akan melanjutkan Program Kartu Prakerja dengan pipeline job availability & demandyang terintegrasi dengan sistem. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan LPDP yang tidak hanya untuk biaya pendidikan, namun juga pelatihan dan dana abadi tourism sehingga mampu menyasar lebih banyak masyarakat menengah ke bawah agar mampu naik kelas.
Lebih jauh, Menko Airlangga menuturkan bahwa tantangan ketidakpastian global masih menyelimuti kondisi saat ini. Pemerintah perlu mendorong daya beli dalam negeri, salah satunya dengan menjaga tingkat inflasi melalui mekanisme koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengontrol harga komoditas dan menjaga tingkat inflasi secara berkala. Upaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan bagi masyarakat tersebut juga dipersiapkan Pemerintah dalam rangka menjelang bulan Ramadhan dan perayaan Idulfitri.
“Dengan berbagai hal tersebut, kita melihat bahwa target capaian Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencapai pendapatan per kapita kita diakhir tahun 2024 sebesar USD5.500, mempertahankan di upper middle income country, kami optimis ini akan tercapai,” pungkas Menko Airlangga. (dft/fsr
