Opini tertinggi kali ini merupakan pencapaian kesebelas kali yang diraih Kota Banjar. Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat melalui video conference (vidcon) dengan Wali Kota Banjar di ruang Sekretariat Covid Center Pendopo Kota Banjar, Kamis, 25 Juni 2020. Bersamaan dengan itu diserahkan pula LHP LKPD tahun 2019 kepada Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Karawang.
Kepala BPK Perwakilan Jabar, Arman Syifa, M.ACC., Ak, CA, CSFA, mengatakan bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya tetap melakukan penilaian secara obyektif terhadap pelaksanaan keuangan tiap-tiap daerah, pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi laporan keuangan daerah didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Indikator lainnya adalah kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),patuh pada peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
Kepada para kepala daerah yang mendapat opini WTP untuk tetap memperhatikan beberapa catatan yang disertakan. Diantaranya tentang pengelolaan aset, penggunaan rekening yang tidak memiliki dasar hukum formal serta pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial yang masih terlambat. “Saya berharap opini WTP yang diraih dapat menjadi motivasi para kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan dana APBD dengan baik. Sekaligus tetap berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Wali Kota Banjar, Hj, Ade Uu Sukaesih, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajarannya yang telah bekerja keras sehingga bisa kembali meraih opini WTP dari BPK. “Prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, baik jajaran eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.
Terkait pengelolaan aset, beliau mengatakan akan lebih menekankan ketelitian dan kehati-hatian kepada jajarannya. “Aset daerah akan kami kelola lebih profesional agar nilai materialnya dapat lebih terjaga,” katanya. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD.(sumber kominfo banjar)
Komentar