Berita Kab.Bima ((NTB)-‘-Ditengah covid-19 melanda masyarakat Kabupaten Bima khususnya dan umumnya negara Indonesia, segala bentuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Mulai dari pembagian Sembako dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I, II dan APBN semuanya atas nama rakyat.
Namun anehnya, APBN yakni presiden dengan pembagian sembakonya sangat kental dengan nilai politik, APBD I lagi-lagi pembagian sembakonya memiliki data yang bervariasi tiap desa yang ada di Kabupaten Bima dan APBD II lagi-lagi pembagian sembakonya masyarakat harus kecewa dengan adanya pembagian telur busuk yang pengadaanya oleh pihak ketiga.
Melihat fenomena yang terjadi selama ini maka dalam hal ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Rabu 13/05/20 mengatakan bahwa selama ini kami dari insan pers khususnya berdiam diri dan berusaha untuk tidak berbicara tapi karena ini sudah keterlaluan sekali bahwa kami ini seolah-olah dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terutama dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, katanya.
Lanjutnya, wahai Sekda Kabupaten Bima, apakah kami insan pers ini bukan termasuk dampak covid-19 dan apakah kami ini tidak dianggap?. Sudah kemana anggaran untuk media massa?. Selama ini yang diurus adalah atas nama rakyat namun jerih payah kami ini tidak diurus sama sekali dan kami juga menulis untuk kepentingan rakyat. Kami ini manusia juga pak sekda, yang memiliki perut untuk di beri makan dan apabila pak sekda ada di posisi saya, tentu akan mengatakan hal yang sama, jelasnya.
Ditambahkannya, apabila ada anggaran untuk insan pers dan media massa maka segera cairkan pak Sekda dan kami ini manusia biasa seperti bapak yang sama-sama hidup di dunia ini. Hanya saja kita berbeda tahta sementara kita sama-sama memakan nasi putih. “Sekali lagi segera cairkan anggaran media massa karena kami juga terkena dampak covid, “.
Komentar