Berita Kab.Bima (NTB) — Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Program Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah yang diduga merugikan anggara negara Rp.1. 080. 000.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta) oleh Oknum Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Terus Digenjot, Penyidik Tipikor Polres Bima Kota : “Terpenuhi Dokumen, Kita Akan Minta Diaudit Kerugian Negara”
Dugaan korupsi Boimin, SE anggota DPRD Kabupaten Bima fraksi partai Gerindra yang saat ini sedang ditangani pihak penyidik Tipidkor Polres Bima Kota, terus digenjot.
Sejauh ini pihak Tipidkor Polres Bima Kota telah memeriksa sejumlah saksi-saksi diantaranya 46 orang warga belajar (WB), kemudian 2 orang dari Penilik UPTD dikbudpora kecamatan wera, dan 2 orang dari dinas dikbudpora kab.bima, terakhir sabtu pekan lalu penyidik Tipidkor Polres Bima Kota melayangkan surat panggilan untuk 4 orang guru (tutor) namun hanya 1 orang saksi yang berhasil dimintai keterangan sementara 3 saksi lain tidak hadir dan akan dipanggil ulang untuk jadwal pemeriksaan hari senin (2/1-2020).
PKBM KAROKO MAS Milik Boimin.SE Yang Diduga Melakukan Korupsi Rp.1.080.000.000
Hal itu disampaikan kasat reskrim polres kota bima Iptu Hilmi Manosoh Prayugo yang ditemui sejumlah awak media jumat (29/12-19). “Kami telah jadwalkan pemeriksaan untuk saksinya pada hari senin minggu depan,” terangnya
Kata kasat reskrim polres kota bima Iptu Hilmi Manosoh Prayugo, kasus ini melibatkan banyak saksi sehingga butuh waktu untuk dilakukan pemeriksaan. “Dari semua warga belajar (WB) dan tutor harus dimintai keterangan. Kami tetap berupaya menggenjot pemeriksaan bahkan mendatangi saksi di Polsek terdekat,” ucapnya.
Dijelaskan pula bahwa pihak dinas dikbudpora kabupaten bima juga telah diperiksa. “Saksi Jaharuddin kasi dan pak chaerunnas sebagai kabid Paudni juga sudah kami periksa,” kata Hilmi.
Sementara ditanya terkait berapa kerugian negara atas kasus ini, pihaknya selain keterangan saksi juga masih sedang mengumpulkan berbagai dokumen. “Setelah ini kami lengkapi, barulah kita minta diaudit untuk menghitung berapa kerugian negaranya atas kasus korupsi anggota dewan partai Gerindra ini,” simpulnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, selain dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi pada dana PKBM dan Yayasan Al-Madinah miliknya, Boimin,SE yang bernaung di bawah partai Gerindra yang memiliki motto anti korupsi ini juga sempat mengancam petinggi partai Gerindra seperti yang diberitakan sebelumnya.
Untuk kasus yang menyeret nama partai dan pengancaman tersebut, media ini masih sedang melakukan upaya konfirmasi sejauh mana langkah partai pasca mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1) terhadap anggota Dewan Boimin,SE awal bulan lalu.
Sebagai informasi, kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran PKBM Karoko Mas milik anggota dewan Boimin,SE telah dilaporkan lebih dari satu pelapor di Polres Bima Kota pada bulan Oktober lalu.
Dalam laporan tersebut, bahwa Boimin,SE diduga kuat menyimpang dan menyelewengkan dana PKBM senilai Rp.1.080.000.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta) pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, dengan berbagai program kegiatan yang ada didalamnya melalui bantuan ABPN.
Beberapa program yang terindikasi penyimpang berdasarkan hasil investigasi para pelapor diantaranya yakni adanya manipulasi data (fiktif) Warga Belajar Paket B dan Paket C di PKBM tersebut, melakukan pencaplokan pada bengkel bengkel yang bukan binaan PKBM yang dia kelola, melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Sementara di beberapa program lainnya seperti pada program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dan gedung yang dibangun dengan menggunakan uang negara tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan. (Red)
Komentar