BERITA BIMA (NTB)—Rabu (03/10/19) Beragam persoalan sudah dan sedang dihadapi kaum perempuan, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan terhadap Anak, Perdagangan Manusia (Human trafficking), hingga masalah Ekonomi. Terutama, untuk Pedagang Bakulan.
Prihatin atas hal itu, Mahdalenna, SE, MM, Politisi Srikandi PKB Dapil I Kecamatan Woha, Monta, dan Parado ini mengambil peranan penting. Bahkan, akan memperjuangkan nasib kaum perempuan.
Pemberdayaan perempuan lewat usaha bakulan, pemberdayaan Pemuda lewat kegiatan olahraga Sepak Bola, dan Volly Ball, ibu-ibu majelis taklim, janda-janda, yatim-piatu itulah yang menjadi program utama saya nanti, terang Lena. selama menduduki Kursi DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024.
“Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, tentunya dengan cara dan pengalaman saya secara pribadi serta fungsi sebagai Wakil Rakyat,” kata Lena saat di wawancara sejumlah Wartawan Rabu (2/10) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.
Menurut anggota dewan berlatar belakang Pengusaha tersebut, sesungguhnya persoalan yang menimpa kaum perempuan lebih karena dipicu masalah ekonomi. Terlebih, biaya hidup sabab hari kian meningkat, pilihanya bekerja sebagai TKW ke Luar Negeri. Meski, hal itu sifatnya terpaksa.
Kemiskinan dan kesempatan kerja pun menjadi penyebab bagi kaum hawa untuk menjadi TKW, Kondisi ekonomi dan kemiskinan semakin mencekik sudah pasti membuat hidup semakin susah. Satu-satunya yang memilih menjadi TKW, mungkin bagi mereka itu solusi untuk bertahan hidup, ujarnya.
Rupanya, persoalan ekonomi yang dialami kaum perempuan seolah menjadi celah, pintu masuk bagi pihak swasta yang bergerak dibidang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri. Sasaranya, terutama yang berada di Pelosok-pelosok Desa se Kabupaten Bima.
Celah itu dimanfaatkan, sehingga pengiriman TKW ke luar negeri terus terjadi. Tak perduli, melalui jalur legal ataukah ilegal, jadi jangan heran ketika kekerasan terhadap perempuan serta perdagangan manusia tidak kunjung berakhir, terangnya.
Secara garis besar sebutnya, banyaknya persoalan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, trafficking, kesehatan reproduksi, tingginya angka kematian ibu, hingga persoalan prostitusi diakibatkan rendahnya akses ekonomi, pendidikan, informasi, maupun rendahnya kesadaran hak dan perlindungan hukum bagi perempuan.
Salah satu solusinya, membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Dengan catatan, semua pihak mesti bergerak, terutama Pemerintah Daerah (Pemda), Lembaga Dewan dan Institusi Penegak Hukum. Tentunya, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
“Sederhana saja, kalau sudah ada lapangan pekerjaan dengan upah atau gaji yang sepadan atau dapat memenuhi kebutuhan hidup, minimal selisih sedikitlah dengan penghasilan di luar Negeri. Saya kira mereka tidak akan menjadi TKW ke luar negeri. Namun untuk mewujudkan hal itu, sangat dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, terutama Pemerintah (Ekskeutif, Legislatif dan Yudikatif),” tutupnya. (Lautan awan)
Komentar